Pemerintah Indonesia tengah memperkuat pendekatan ekosistem dalam pengelolaan ekonomi haji dan umrah guna menjaga keseimbangan devisa nasional. Langkah strategis ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menekan arus keluar devisa sekaligus meningkatkan arus masuk ke dalam negeri.
Kebijakan tersebut dibahas secara mendalam dalam pertemuan antara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak di Jakarta pada Kamis (12/2/2026). Fokus utama pertemuan ini adalah integrasi pengelolaan ekonomi lintas sektor agar manfaatnya lebih dirasakan oleh masyarakat domestik.
Target Penurunan Arus Keluar Devisa
Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengungkapkan bahwa perputaran dana dalam penyelenggaraan haji dan umrah setiap tahunnya mencapai angka yang sangat signifikan, yakni sekitar Rp 40 triliun. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa sekitar 80 persen dari dana tersebut masih mengalir ke luar negeri.
Pemerintah kini menetapkan target ambisius untuk menekan porsi arus keluar devisa tersebut hingga mendekati angka 50 persen. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan keseimbangan yang lebih sehat antara arus keluar dan masuk devisa dari sektor religi ini.
Optimalisasi Transaksi Digital dan Pariwisata
Selain pengaturan arus dana, pemerintah juga membahas optimalisasi penggunaan sistem pembayaran nasional melalui QRIS. Penggunaan QRIS diharapkan dapat mendorong transaksi dalam mata uang rupiah bagi para jemaah saat berada di luar negeri. Selain itu, penguatan promosi pariwisata Indonesia di kawasan Timur Tengah menjadi prioritas untuk menarik lebih banyak kunjungan wisatawan mancanegara.
Berdasarkan data yang ada, terdapat ketimpangan jumlah kunjungan antara kedua wilayah:
- Jumlah jemaah umrah asal Indonesia: Sekitar 2,6 juta orang per tahun.
- Jumlah jemaah haji asal Indonesia: Sekitar 221.000 orang per tahun.
- Jumlah wisatawan Timur Tengah ke Indonesia: Sekitar 33.000 orang per tahun.
Pemerintah melihat peluang besar untuk meningkatkan angka kunjungan wisatawan dari Timur Tengah melalui kolaborasi intensif dengan biro perjalanan dan maskapai penerbangan nasional.
Penguatan Sektor Logistik dan Ekspor
Upaya penguatan ekosistem ini juga mencakup dukungan pada sektor perdagangan dan logistik. Pemerintah mendorong pengembangan pusat logistik berikat untuk memfasilitasi ekspor komoditas unggulan Indonesia ke Arab Saudi. Sinergi ini melibatkan berbagai kementerian, mulai dari sektor perdagangan, industri, pariwisata, hingga pertanian.
Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, menegaskan pentingnya orkestrasi lintas sektor ini. “Ekosistem ekonomi haji dan umrah harus dikelola secara terintegrasi. Dengan orkestrasi yang tepat, kita bisa mengurangi arus keluar devisa dan sekaligus meningkatkan arus masuk bagi perekonomian nasional,” jelasnya dalam keterangan resmi.
Informasi lengkap mengenai penguatan ekosistem ekonomi ini disampaikan melalui pernyataan resmi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang dirilis pada Sabtu (14/2/2026).