Pemerintah Jepang di bawah kepemimpinan Sanae Takaichi resmi menyetujui penerbitan obligasi negara baru senilai sekitar 18 triliun yen dalam dokumen anggaran tambahan terbaru. Langkah ini diambil di tengah kondisi utang publik Jepang yang telah menembus angka 1.300 triliun yen, atau setara dengan lebih dari dua kali lipat produk domestik bruto (PDB) negara tersebut.
Normalisasi Kebijakan Moneter dan Tekanan Pasar
Era suku bunga ultra-rendah yang menjadi fondasi stabilitas fiskal Jepang selama dua dekade terakhir mulai berakhir. Bank of Japan (BOJ) telah menaikkan suku bunga acuan ke level tertinggi dalam 30 tahun terakhir, sebuah langkah yang mengakhiri periode uang murah sejak krisis global 2008. Kebijakan ini berdampak langsung pada pasar obligasi, di mana imbal hasil (yield) surat utang pemerintah tenor 10 tahun melonjak ke level tertinggi sejak sebelum krisis keuangan global.
Kenaikan imbal hasil ini dipandang sebagai sinyal psikologis bahwa investor mulai menilai ulang risiko fiskal Jepang. Dengan basis utang yang sangat besar, setiap kenaikan suku bunga akan memperberat beban bunga di masa depan. Kondisi ini memaksa pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara belanja publik dan disiplin pasar yang kian ketat.
Retorika Nasionalisme Ekonomi Takaichi
Perdana Menteri Sanae Takaichi membingkai penerbitan utang dan belanja besar ini sebagai bagian dari proyek nasional untuk melindungi daya beli rakyat serta memperkuat industri domestik. Dalam narasinya, Takaichi menekankan bahwa negara harus berani hadir dan tidak boleh tunduk pada ketakutan pasar. Obligasi dalam konteks ini diposisikan sebagai simbol kedaulatan ekonomi untuk mengembalikan kepercayaan diri nasional.
Namun, pendekatan populisme fiskal ini memicu kekhawatiran mengenai konsistensi kebijakan. Di satu sisi, pemerintah berupaya menenangkan investor dengan janji tanggung jawab fiskal, namun di sisi lain tetap menambah beban utang melalui anggaran tambahan. Pasar menilai bahwa kebijakan yang didorong oleh kebutuhan politik jangka pendek dapat mengikis reputasi Jepang sebagai negara berutang besar yang tetap rasional.
Dampak Nilai Tukar Yen dan Stabilitas Regional
Dinamika di pasar obligasi juga memberikan tekanan pada nilai tukar yen. Meskipun kenaikan suku bunga secara teori memperkuat mata uang, yen justru bergerak volatil akibat ketidakpastian arah kebijakan fiskal. Yen yang melemah memang menguntungkan sektor ekspor, namun di sisi lain meningkatkan biaya impor dan memperburuk tekanan inflasi domestik.
Sebagai jangkar keuangan di Asia, stabilitas ekonomi Jepang memiliki dampak sistemik bagi kawasan. Ketidakpastian kebijakan di Tokyo dikhawatirkan dapat mengganggu arus modal di Asia Tenggara, Korea, dan pasar berkembang lainnya. Berikut adalah beberapa poin utama dampak yang diwaspadai:
- Pembalikan arus modal dari pasar berkembang akibat volatilitas yen.
- Guncangan pada pasar obligasi regional di Asia.
- Peningkatan risiko sistemik pada ekonomi global yang masih rapuh.
Informasi mengenai perkembangan kebijakan ekonomi dan anggaran tambahan ini merujuk pada pernyataan resmi pemerintah Jepang serta data pasar keuangan yang dirilis pada Februari 2026.