Di tengah ketidakpastian geopolitik awal 2026, Indonesia mulai mempertegas posisi tawarnya dalam peta ekonomi dunia yang kian terfragmentasi. Langkah ini diambil sebagai respons atas peringatan global mengenai perubahan fungsi rantai pasok dan sistem pembayaran yang kini bertransformasi menjadi alat tekanan politik antarnegara.
Perdana Menteri Kanada, Mark Carney, dalam forum di Davos menyatakan bahwa dunia tidak lagi hidup dalam netralitas sepenuhnya. Infrastruktur keuangan seperti SWIFT dan aturan perdagangan WTO kini dinilai telah dipersenjatai untuk menekan negara lain agar mengikuti kemauan politik pemegang kendali sistem tersebut.
Tantangan Persaingan Kekuatan Besar
Pandangan serupa muncul dari pendiri Bridgewater Associates, Ray Dalio, dalam Munich Security Conference. Ia menguraikan bahwa persaingan antarnegara besar kini telah meluas ke berbagai bidang strategis, mulai dari teknologi, keuangan, hingga militer, yang mengubah ketergantungan ekonomi menjadi sumber kerentanan nyata.
Meskipun Gubernur California Gavin Newsom menawarkan pandangan optimistis bahwa isolasionisme saat ini hanyalah fenomena sementara, bagi kekuatan menengah seperti Indonesia, mengandalkan pemulihan otomatis dianggap sebagai risiko strategis. Hal ini mendorong pemerintahan Presiden Prabowo untuk memperkuat fondasi domestik melalui kebijakan kedaulatan pangan dan energi.
Diplomasi Mineral Kritis dan Hilirisasi
Kebijakan otonomi strategis Indonesia mulai menunjukkan hasil nyata pada sektor mineral, khususnya nikel. Pada akhir Januari 2026, harga nikel di bursa London (LME) melonjak ke level tertinggi dalam 1,5 tahun setelah pemerintah merencanakan penyesuaian kuota produksi guna menjaga nilai tambah domestik.
Langkah ini memaksa Uni Eropa untuk menghadapi kenyataan kerentanan industri mereka tanpa pasokan dari Indonesia. Di sisi lain, Amerika Serikat memilih pendekatan pragmatis dengan menjalin kesepakatan perdagangan timbal balik yang memberikan akses mineral kritis bagi perusahaan teknologi seperti Ford dan Tesla.
Perlindungan Sektor Manufaktur Nasional
Kerja sama dengan Washington juga menjadi krusial untuk melindungi sektor manufaktur padat karya di dalam negeri. Saat ini, sektor tekstil, garmen, dan alas kaki di Jawa Tengah serta Jawa Barat sangat bergantung pada pasar Amerika Serikat dengan margin keuntungan yang sangat tipis.
Kenaikan tarif ekspor ke AS yang sempat menyentuh angka 30 persen dikhawatirkan dapat memicu bencana sosial berupa ledakan pengangguran. Oleh karena itu, diplomasi ekonomi yang dilakukan bertujuan untuk mengamankan akses pasar sekaligus menjadikan Indonesia sebagai simpul rantai pasok global yang tidak dapat diabaikan.
Syarat Keberhasilan Otonomi Strategis
Upaya membangun kedaulatan ini memerlukan kapasitas institusional yang tinggi agar tidak terjebak dalam proteksionisme yang membebani rakyat. Tata kelola yang kuat, disiplin fiskal, dan kepastian hukum menjadi syarat mutlak agar Indonesia tetap dipandang sebagai mitra internasional yang stabil dan terpercaya.
Pendekatan keseimbangan dinamis menjadi kunci bagi Indonesia untuk menghadapi gangguan global sekaligus memanfaatkan peluang yang ada. Kedaulatan tanpa isolasi diharapkan mampu memperkuat ketahanan nasional di tengah dunia yang terus berubah keras dan transaksional.
Informasi mengenai arah kebijakan strategis ini dirangkum berdasarkan rangkaian pernyataan resmi dan laporan hasil konferensi internasional yang berlangsung sepanjang awal tahun 2026.